JAKARTA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan untuk mengatasi permasalahan distribusi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi keluhan utama masyarakat, menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi.
"Ekonomi bisa tumbuh jika distribusi BBM lancar. Saya tidak ingin masyarakat terus mengeluh soal antrean," ujar Rudy Mas'ud dalam pertemuan dengan Pertamina MOR VI Kalimantan.
Kondisi Terkini Distribusi BBM di Kaltim
Meskipun Kaltim merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi, masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi seperti Pertalite dan Solar. Antrean panjang terjadi tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah terpencil.
"Ini sangat tidak masuk akal. Kilangnya ada di sini, sumurnya di sini, tapi masyarakat kita malah kesulitan mendapatkan BBM. Antrean panjang terjadi di mana-mana, baik di kota maupun daerah terpencil," tegas Rudy Mas'ud saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Kaltim.
Langkah-Langkah Konkret yang Diambil
Sebagai langkah konkret, Rudy Mas'ud berencana berkoordinasi dengan Pertamina dan para pemangku kebijakan, termasuk bupati, wali kota, kepolisian, dan aparat terkait, untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemindahan beberapa SPBU yang menjual BBM subsidi ke dalam kota, sementara SPBU yang menjual BBM non-subsidi akan ditempatkan di luar kota.
"Solusi yang diambil, kita akan memindahkan beberapa SPBU-SPBU yang punya (BBM) subsidi, itu untuk ditaruh semua di dalam kota. Sementara yang (SPBU yang menjual BBM) non-subsidi kita taruh di luar kota. Supaya tidak terjadi antrian atau kemacetan yang mengganggu pengguna jalan," jelas Rudy Mas'ud.
Peran Penting BPH Migas dan Pertamina
Rudy Mas'ud juga menyoroti peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mengatur kuota BBM subsidi, termasuk LPG 3 kilogram. Ia berharap kuota distribusi gas melon dapat ditingkatkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.
"Kami ingin kepastian bahwa kuota BBM dan LPG di Kaltim benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat. Jika memungkinkan, harus ada tambahan alokasi," harapnya.
Tantangan dan Solusi Jangka Panjang
Selain masalah distribusi, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi BBM terjadi karena masyarakat lebih memilih BBM subsidi karena harganya yang lebih murah. Ia meminta Pertamina untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian kuota BBM di Kaltim agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
"Ternyata faktanya kuota bahan bakar minyak (BBM) kita itu lebih dari cukup dan sampai dengan hari ini, kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya, fenomena antrean BBM ini bukan dikarenakan kuota, tapi persoalan pada distribusi," ungkap Akmal Malik.
Dukungan dari Pihak Terkait
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan BBM di Kaltim. Ia menyarankan percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
"Saya mendorong percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Sepatutnya Provinsi Kaltim yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menerapkan kendaraan rendah emisi," kata Bambang Soesatyo.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, diharapkan distribusi BBM di Kaltim dapat berjalan lebih lancar, mengurangi antrean di SPBU, dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan distribusi energi di wilayah ini.