JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan terkait efek lonjakan harga BBM nonsubsidi terhadap daya beli warga kelas menengah.
Pemerintah menegaskan jika kebijakan penyesuaian tarif ini tidak dapat dielakkan demi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah naik-turunnya harga minyak mentah dunia.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menjabarkan, pola kompensasi energi dari pemerintah pada dasarnya tetap difokuskan bagi kelompok warga yang berhak menerima.
"Kalau bicara kompensasi energi, tentunya bagi mereka yang berhak kalau kami bicara ini. Kondisi ini sekali lagi kami sampaikan, pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Mau tidak mau kami bekerja bersama-sama masyarakat, pemerintah butuh bergandeng tangan dengan masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dwi memaparkan, ketetapan menaikkan harga Pertamax turut mempertimbangkan stabilitas industri hilir migas secara menyeluruh, termasuk kelangsungan operasional para penyalur bahan bakar swasta.
"Kami nggak hanya bicara soal Badan Usaha Milik Negara, kami juga bicara ada swasta di situ, ada VIVO, ada BP-AKR yang juga terdampak kalau mereka tidak menaikkan harga. Jadi lebih ke sana. Intinya adalah, kami butuh sama-sama untuk menghadapi kondisi global yang mengakibatkan fluktuasinya harga minyak dunia," imbuhnya.
Untuk membendung potensi perpindahan konsumsi dari Pertamax ke BBM bersubsidi sejenis Pertalite, Kementerian ESDM sudah melangsungkan koordinasi mendalam bersama PT Pertamina Patra Niaga.
Berdasarkan pemantauan awal selama dua hari belakangan, pergeseran pemakaian dinilai belum terlalu kentara dan masih bergerak ke produk yang selevel.
"Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari pertamax turbo ya, ke pertamax saat ini. Dan antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini," kata Dwi.
Sebagai tindakan mitigasi di lapangan, Kementerian ESDM sudah menginstruksikan Pertamina beserta pihak terkait agar memperketat pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kendati demikian, sambung Dwi, pemerintah mengharapkan kepedulian konsumen untuk tidak mengambil porsi yang bukan haknya.
"Tapi yang paling penting, nggak semuanya harus diawasi, yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kami bisa sama-sama survive. Karena memang kondisinya lagi survival mode on nih kami sekarang," tuturnya.
Dwi menyertakan, sampai detik ini, volume perpindahan konsumsi secara mendetail ke Pertalite masih dipantau berkelanjutan, namun dipastikan belum memperlihatkan lonjakan yang mencemaskan.
"Masih belumterlalu banyak shifting-nya, Alhamdulillah. Tapi yang paling penting, semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil. Sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi nih masyarakat bawah petani, nelayan itu bisa tetap survive jalan terus roda perekonomiannya. Itu yang paling penting," pungkasnya.
Untuk sekadar menyegarkan ingatan, Pemerintah secara resmi mengerek harga Pertamax dari yang mulanya Rp 12.300/liter menjadi Rp 16.250/liter serta Pertamax Green dari Rp 12.900/liter menjadi Rp 17.000/liter terhitung sejak Rabu, 10 Juni 2026.