JAKARTA - Pihak eksekutif menetapkan untuk mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi sektor industri di tengah melonjaknya harga gas pada pasar global. Di samping itu, pemerintah pun menetapkan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri non-HGBT senilai 13 dollar AS per MMBTU selaku ikhtiar merawat keberlanjutan dunia usaha serta lapangan kerja.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengutarakan, ketetapan tersebut diputuskan sehabis pemerintah melangsungkan rapat keselarasan guna merespons dinamika geopolitik yang berimbas terhadap perekonomian nasional, khususnya pada sektor energi.
Menurut Bahlil, dalam rentang kisaran 10 hari belakangan pemerintah menampung beraneka aspirasi dari sejumlah pelaku industri, mulai dari asosiasi industri keramik, sektor industri lainnya, sampai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi untuk merespons berbagai dinamika geopolitik yang berdampak pada perekonomian nasional, khususnya sektor energi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2026).
Ia memaparkan, lewat penyelarasan antara pemerintah dan DPR, sudah dikonsepkan serangkaian tindakan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dunia industri.
"Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR, kami telah merumuskan sejumlah langkah solutif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dunia industri," kata dia.
Harga gas HGBT tetap 6,5 sampai 7 dollar AS per MMBTU
Bahlil menjabarkan, pemerintah memilah regulasi harga gas menjadi tiga pola. Untuk sektor industri penerima HGBT, pemerintah menetapkan mempertahankan harga gas pada rentang 6,5 dollar AS hingga 7 dollar AS per MMBTU.
"Untuk industri penerima HGBT, harga gas tetap dipertahankan pada kisaran 6,5 hingga 7 dollar AS per MMBTU," ujar Bahlil.
Menurut pandangannya, ketetapan tersebut diputuskan seusai pemerintah mengadakan rapat intensif bersama PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Bahlil membenarkan regulasi tersebut bukan keputusan yang gampang bagi seluruh pihak. Kendati demikian, pemerintah menilai keberlanjutan lapangan kerja wajib memosisikan diri sebagai prioritas.
"Keputusan ini diambil setelah rapat intensif bersama Pertamina dan PGN. Kami memahami bahwa kebijakan ini tidak mudah bagi semua pihak, tetapi kami harus bersama-sama menjaga agar lapangan pekerjaan tetap terpelihara," kata dia.
Ia menandaskan, merawat keberlanjutan lapangan kerja memosisikan diri sebagai tanggung jawab pemerintah.
"Karena itu, terkait harga gas, yang saat ini mengalami kenaikan di pasar global, kami membaginya ke dalam tiga skema," ujar Bahlil.
Harga gas non-HGBT di Jawa tetap 9,6 dollar AS per MMBTU
Bukan sekadar mempertahankan harga HGBT, pemerintah pun memastikan harga gas untuk sektor industri pengguna gas pipa non-HGBT yang memperoleh pasokan dari area Jawa konsisten bertengger di level 9,6 dollar AS per MMBTU.
"Untuk industri pengguna gas pipa non-HGBT yang pasokannya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan di level 9,6 dollar AS per MMBTU," kata Bahlil.
Ia menjabarkan, kendala yang dihadapi sekarang ini bersumber dari merosotnya produksi gas pada lapangan wilayah Jawa Barat yang sepanjang ini memosisikan diri sebagai sumber pasokan bagi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
"Persoalan yang terjadi saat ini adalah penurunan produksi gas dari lapangan di wilayah Jawa Barat yang selama ini memasok kebutuhan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta," ujarnya.
Imbas merosotnya produksi tersebut, keperluan gas industri wajib dicukupi via LNG yang dipasok dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, serta area lain di luar Pulau Jawa.
Harga LNG industri diturunkan menjadi 13 dollar AS per MMBTU
Bahlil mengutarakan, harga LNG di pasar sekarang ini bertengger pada kisaran 20 dollar AS hingga 23 dollar AS per MMBTU. Keadaan tersebut mendorong pelaku industri mendesak pemerintah menyuguhkan intervensi.
"Harga LNG di pasar saat ini mencapai 20 hingga 23 dollar AS per MMBTU, sehingga industri meminta pemerintah turun tangan," ujar dia.
Berlandaskan instruksi Presiden, pemerintah kemudian menetapkan memangkas harga LNG bagi sektor industri menjadi 13 dollar AS per MMBTU.
"Atas arahan Presiden, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga LNG bagi industri menjadi 13 dollar AS per MMBTU," kata Bahlil.
Ia membeberkan, mulanya pelaku industri memberikan usulan harga LNG berada pada kisaran 15 dollar AS hingga 16 dollar AS per MMBTU. Namun sehabis dilangsungkan kalkulasi serta mengantongi restu Presiden, pemerintah menetapkan harga senilai 13 dollar AS per MMBTU.
"Sebelumnya, usulan dari pelaku industri berada di kisaran 15 hingga 16 dollar AS per MMBTU, namun setelah dilakukan perhitungan dan mendapat persetujuan Presiden, diputuskan menjadi 13 dollar AS per MMBTU," ujarnya.
Penurunan produksi hanya terjadi di wilayah barat
Bahlil menjabarkan, tingginya harga LNG terpengaruh oleh proses distribusi dari luar Pulau Jawa. LNG wajib dikapalkan dari pelbagai area, selanjutnya menjajaki proses regasifikasi sebelum dialirkan via jaringan pipa menuju konsumen industri.
"Mengapa harga LNG tinggi? Karena LNG harus diangkut dari luar Jawa, menjalani proses regasifikasi, kemudian dialirkan kembali melalui jaringan pipa. Seluruh proses tersebut menimbulkan biaya tambahan," kata dia.
Kendati begitu, ia menandaskan merosotnya produksi cuma berlangsung di wilayah barat. Produksi gas dari Jawa Timur terpantau masih selaras dengan target lifting.
"Sementara itu, produksi gas dari wilayah Jawa Timur masih sesuai target lifting. Penurunan produksi hanya terjadi di wilayah barat," ujar Bahlil.
Ia mengimbuhkan, secara nasional target lifting gas konsisten terpenuhi sehingga Indonesia tidak mendapati kelangkaan pasokan gas.
"Secara keseluruhan, target lifting gas nasional tetap tercapai sehingga Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas. Jadi, persoalannya bukan karena gas tidak tersedia, melainkan karena biaya LNG yang tinggi. Karena itu, pemerintah memutuskan harga LNG untuk industri ditetapkan sebesar 13 dollar AS per MMBTU," kata Bahlil.