JAKARTA - Pemerintah pusat mempercepat upaya penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara melalui langkah koordinatif yang lebih terstruktur.
Penegasan peran kolaboratif ini terlihat dari keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendirikan posko nasional sebagai pusat kendali logistik dan operasi di daerah terdampak.
Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya urgensi bantuan pada wilayah yang terkena dampak bencana sejak awal pekan. Fokus pemerintah kini tidak hanya pada proses evakuasi, tetapi juga memastikan distribusi bantuan berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Pembentukan Pusat Logistik untuk Percepatan Bantuan
Pendirian posko nasional menjadi strategi utama dalam mempercepat alur dukungan dari pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa posko tersebut akan difungsikan sebagai pusat logistik udara.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.
Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan sejak awal untuk memastikan mekanisme tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri bahkan sudah tiba lebih awal di Tapanuli Utara untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Selain itu, respons cepat juga terlihat dari langkah tim lapangan yang bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu (26/11) malam. Sementara itu, BNPB pada Kamis pagi telah mengerahkan pesawat caravan untuk meninjau kondisi serta mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Akses Logistik Masih Menjadi Tantangan Utama
Kondisi geografis dan cuaca di wilayah terdampak menjadi hambatan terbesar dalam distribusi bantuan. Menurut Safrizal, helikopter logistik baru dapat mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga proses pengiriman melalui udara baru bisa dilakukan secara penuh pada Jumat.
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan,” jelasnya.
Situasi ini membuat proses penyaluran bantuan harus dilakukan dengan penjadwalan yang lebih ketat, terutama untuk daerah yang sama sekali belum mendapat akses akibat jalan darat yang terputus. Pemerintah juga menempatkan helikopter sebagai alat distribusi prioritas untuk menjangkau wilayah paling terisolasi.
Upaya antisipatif ini diharapkan dapat memastikan seluruh wilayah terdampak menerima dukungan logistik yang memadai, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan evakuasi.
Dampak Bencana dan Penanganan Evakuasi
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejak Senin telah mengakibatkan dampak signifikan, termasuk delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan.
Sejak hari pertama pascabencana, tim gabungan TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat. Hingga Selasa siang, proses evakuasi masih terus dilakukan mengingat adanya beberapa wilayah yang sempat terisolasi akibat longsor susulan.
Sebagian warga berhasil dibawa ke titik aman, sementara petugas terus melakukan pemetaan zona berisiko untuk mencegah korban tambahan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga di posko pengungsian.
Arahan Mendagri dan Konsolidasi Pemerintah Daerah
Upaya percepatan ini tidak terlepas dari instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang diterbitkan pada 18 November 2025.
SE tersebut menjadi dasar Kemendagri untuk melakukan konsolidasi besar-besaran, terutama dalam mempersiapkan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana. Menindaklanjuti arahan itu, Kemendagri telah mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh Indonesia.
Konsolidasi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual pada Jumat . Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan koordinasi terstruktur ini, Kemendagri memastikan setiap daerah memiliki kesiapan operasional dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk memaksimalkan respons terhadap bencana yang terjadi di Tapanuli Utara.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari persiapan pra-bencana hingga respons darurat yang berlangsung saat ini.
Dengan adanya posko nasional, pemerintah berharap seluruh kebutuhan logistik dapat dipenuhi secara cepat sekaligus memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas.
