JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan dana sebesar Rp370,46 miIiar untuk tahun anggaran 2027 serta Rp343 miliar demi mendirikan fasilitas pendidikan dan pelatihan (diklat) peruntukan para pejabat dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Kepala BPIP Yudian Wahyudi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, mengutarakan bahwa BPIP mendapatkan pagu indikatif tahun 2027 senilai Rp141,07 miliar merujuk pada surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928," kata Yudian.
Ia menerangkan bahwa usulan dana tambahan itu bakal diperuntukkan bagi program dukungan manajemen sejumlah Rp131,11 miliar serta program pembinaan ideologi Pancasila senilai Rp239,34 miliar.
Di samping itu, BPIP mengajukan usulan tambahan dana Rp343 miliar guna pembangunan sarana dan prasarana pusat pendidikan serta pelatihan pembinaan Pancasila untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya di penjuru Indonesia.
Berdasarkan penjelasan Yudian, sarana dimaksud sangat dibutuhkan guna menyokong agenda pendidikan dan pelatihan peruntukan kisaran 20.767 pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya.
Fasilitas tersebut nantinya pun bakal difungsikan bagi pemusatan calon Paskibraka level pusat yang memerlukan area lapangan serta ruang edukasi dan pelatihan.
Ia menuturkan proyeksi peserta calon Paskibraka level pusat mencapai tiga pasang dari tiap-tiap provinsi atau totalnya 228 orang.
"Dengan asumsi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar tujuh hektare," kata dia.
Di pihak lain, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan ketidaksetujuannya terhadap usulan pendirian gedung diklat dimaksud.
Menurut pandangan Rieke, alokasi tambahan dana BPIP semestinya difokuskan guna memperkukuh program pembinaan ideologi Pancasila selaras dengan amanah peraturan perundang-undangan.
Ia berpendapat nilai anggaran untuk pembangunan gedung tersebut tergolong besar di tengah situasi fiskal yang sedang berbatas.
"Nilai ini setara sekitar 67 persen dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan," kata Rieke.
