Wamenko Pangan: Integrasi Sawit-Sapi Solusi Atasi Defisit Daging

Wamenko Pangan: Integrasi Sawit-Sapi Solusi Atasi Defisit Daging
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq.

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa model integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi merupakan solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional serta meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. 

"Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor," kata Hanif saat meninjau Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).

Hanif menjelaskan bahwa sistem pengembangbiakan sapi secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dan murah dibandingkan inseminasi buatan. 

Sebagai contoh, di PT Buana Karya Bhakti, populasi sapi berhasil meningkat dari 300 menjadi hampir 1.500 ekor di lahan seluas 16 ribu hektare. 

Ia memaparkan bahwa dari sekitar 480 ribu hektare kebun sawit di Kalimantan Selatan, sebanyak 250 ribu hektare layak diintegrasikan, yang berpotensi menambah populasi hingga 20 ribu ekor sapi guna menutupi kekurangan kebutuhan daging di provinsi tersebut.

Secara nasional, Hanif menyebut Indonesia memiliki potensi besar dengan luas perkebunan sawit mencapai 17 juta hektare. 

Dengan asumsi kebutuhan satu ekor sapi untuk 13 hingga 15 hektare lahan, program ini diperkirakan mampu menampung 1,3 juta ekor sapi. 

"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kami sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.

Selain menyediakan daging, integrasi ini memberikan manfaat bagi sektor perkebunan karena sapi dapat menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak berfungsi sebagai pupuk alami. 

Pemerintah kini tengah menyusun regulasi guna memperluas program SISKA secara nasional agar ketahanan pangan hewani Indonesia semakin kuat. 

"Kami tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kami harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia," tegas Hanif.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index