JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan penegasan bahwa kaum petani wajib diposisikan sebagai figur penggerak utama dalam pembaruan sektor agraris menuju tata kelola produksi pangan yang rendah emisi serta berkelanjutan.
Direktur Bidang Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Fajar Nuradi di Denpasar, Rabu, memaparkan bahwa keberhasilan dalam mereduksi emisi di sektor agraris tidak semata-mata bertumpu pada aspek teknologi dan regulasi, melainkan dipengaruhi pula oleh kapabilitas petani selaku eksekutor primer di lapangan.
"Petani bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor utama dalam transformasi ini. Karena itu pembangunan kapasitas petani menjadi sangat penting," ujar Fajar dalam forum internasional pertukaran Pengetahuan tentang Teknologi Mutakhir untuk Sistem Padi dan Peternakan Rendah Emisi FSIP-FOLUR Dialog Global Kedua tentang Transformasi Beras Berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Bali.
Eskalasi kapabilitas kaum tani, sokongan instrumen teknologi, serta keterbukaan akses pembiayaan iklim dipandang menjadi pilar utama dalam merealisasikan sistem pangan yang produktif sekaligus bersahabat bagi kelestarian alam.
Menurut pandangannya, kelompok petani wajib disokong dengan kecakapan dalam mengoperasikan peranti teknologi modern sekaligus mencerna pemanfaatan data demi menggenjot hasil produktivitas serta efisiensi aktivitas bertani.
Pihak otoritas pada saat ini konsisten memacu pemanfaatan rupa-rupa terobosan inovasi layaknya pesawat tanpa awak (drone), alat sensor jarak jauh, hingga perangkat monitoring digital guna menguatkan sektor pertanian yang lebih tangguh menghadapi dinamika pergeseran iklim.
Fajar menjabarkan, Indonesia memegang urgensi yang besar dalam mematangkan sektor pertanian rendah emisi lantaran komoditas beras merupakan fondasi utama bagi ketahanan pangan domestik.
Di sisi berbeda, kegiatan budidaya tanaman padi diakui ikut menyumbang persentase emisi metana yang tergolong besar di sektor agraris.
Oleh sebab itu, implementasi teknologi ramah lingkungan diproyeksikan sanggup menyuguhkan profit ganda, yaitu mereduksi buangan gas rumah kaca sekaligus memacu hasil produktivitas, menghemat konsumsi air, serta memperkokoh ketahanan lini agraris dari imbas buruk pergeseran iklim.
Bukan sekadar mengerek kapabilitas para petani, pihak otoritas pun mengupayakan perluasan jangkauan terhadap dana pembiayaan iklim.
Berdasarkan penjelasan Fajar, sampai dengan saat ini porsi pembiayaan iklim skala global yang tersalurkan kepada kelompok petani kecil dan lini agraris terpantau masih sangat minim.
Guna meluaskan jangkauan permodalan tersebut, Indonesia mematangkan inisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang diproyeksikan untuk mengumpulkan sumber pendanaan dari pihak eksekutif, sektor swasta, lembaga filantropi, hingga institusi internasional demi menyokong bermacam-macam program aksi penanganan iklim.
"Kita membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar agar inovasi dan teknologi dapat benar-benar diterapkan oleh petani di lapangan," katanya.
Ia mengimbuhi, pembaruan sektor pertanian di masa mendatang juga memerlukan sistem monitoring emisi yang tingkat akurasinya lebih tinggi via pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan sistem blockchain demi mengerek aspek transparansi serta akuntabilitas program.
Fajar menggarisbawahi bahwa pergerakan dalam mendirikan ekosistem pangan yang berkelanjutan wajib dijalankan secara sinergis dengan memposisikan para petani sebagai episentrum pergerakan.
"Transformasi ini bukan hanya soal teknologi dan keuangan, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan kerja sama untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh, inclusif, dan berkelanjutan," ujarnya.
