JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengutarakan bahwa koperasi bakal dipacu untuk merambah seluruh lini rantai bisnis industri kelapa sawit, mulai dari tata kelola perkebunan, pembangunan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO), hingga memproduksi minyak goreng. Langkah tersebut selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto demi memperbesar kontribusi koperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, skema bisnis tersebut akan mulai diimplementasikan lewat proyek percontohan di kawasan Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang ditargetkan untuk meluncur paling lambat pada awal Agustus 2026.
“Ini bisa menjadi contoh bahwa koperasi, selain juga bisa terlibat dalam pengelolaan perkebunan sawitnya, bisa juga koperasi ini ikut terlibat dalam proses pendirian pabrik pengelolaan kelapa sawit, PKS [pabrik kelapa sawit], atau CPO. Bahkan, nanti kami juga bisa terlibat juga sampai dengan produk turunannya ke minyak goreng dan lain sebagainya,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
Ferry memaparkan, pemerintah berkeinginan mengubah lanskap bisnis industri sawit yang selama ini didominasi oleh korporasi swasta.
Ke depannya, peran koperasi tidak sekadar terbatas pada sektor hulu perkebunan, melainkan turut andil dalam proses manufaktur hingga menghasilkan produk turunan akhir.
“Kalau yang kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta, sekarang atas arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto], koperasi itu harus terlibat bukan hanya di kebun tapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya,” ujarnya.
Ia menilai keikutsertaan koperasi dalam ekosistem pasok sawit sangat krusial demi menghadirkan tata niaga yang lebih berkeadilan bagi para petani.
Ferry mencontohkan realitas di lapangan di mana masih banyak petani sawit yang kesulitan mendapatkan minyak goreng walau mereka merupakan pemasok bahan mentahnya.
“Kami mendapati banyak keluhan, banyak didatangi oleh teman-teman dari koperasi petani sawit, mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi di sebuah masyarakat petani yang punya sawit tapi mereka antre minyak goreng, ini kan sebuah model yang menurut kami tidak adil dan oleh karena itu koperasi sekali lagi adalah instrumen untuk menjadikan seluruh tata niaga khususnya di sawit ini juga bisa lebih adil,” ucapnya.
Di luar sektor kelapa sawit, Ferry menambahkan bahwa pemerintah pun bakal mengikutsertakan koperasi dalam hilirisasi komoditas pertanian strategis lainnya, semisal kedelai, jagung, dan singkong.
Menurut pandangannya, strategi ini bertujuan membentuk ekosistem perkebunan yang menyertakan partisipasi masyarakat lewat wadah koperasi.
Pemerintah, lanjut Ferry, berniat memperkuat independensi koperasi dengan mendirikan sarana pengolahan mandiri agar tidak bergantung pada pabrik CPO milik korporasi lain.
“Kalau pun kami harus bikin minyak goreng, itu sources atau sumber bahan bakunya dari yang punya kami sendiri, jadi kami tidak tergantung lagi dengan pabrik-pabrik CPO yang dimiliki oleh pihak yang lain. Jadi koperasi bisa lebih mandiri dan harapannya nanti hasil produk turunannya bisa minyak makan merah atau minyak goreng dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya mengimbuhkan bahwa komoditas minyak goreng buatan koperasi tersebut nantinya direncanakan untuk dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
“Kami bisa punya minyak goreng versi koperasi yang akan kami jual juga nanti di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pokoknya yakin lah koperasi bisa,” pungkasnya.
