JAKARTA - Insiden longsor tragis yang terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kini memicu kekhawatiran para pelaku pasar nikel global. Peristiwa yang menewaskan dua orang pekerja dan menyebabkan satu lainnya hilang ini tidak hanya memunculkan pertanyaan besar mengenai keselamatan kerja di kawasan industri nikel raksasa tersebut, tetapi juga menimbulkan kecemasan akan potensi terganggunya pasokan nikel dari Indonesia — salah satu produsen nikel terbesar di dunia.
Selain itu, sorotan tajam juga tertuju pada metode ekstraksi nikel kadar rendah yang kian banyak digunakan di Indonesia, yakni High Pressure Acid Leaching (HPAL), yang dinilai memiliki dampak lingkungan tinggi dan menghasilkan limbah dalam jumlah besar.
Tragedi Longsor di Kawasan IMIP
Peristiwa nahas tersebut terjadi di area pembuangan tailing milik PT QMB New Energy Materials Co. Ltd., perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan IMIP. Insiden itu terjadi bulan lalu dan telah menewaskan dua pekerja serta menyebabkan satu orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Menurut keterangan dari pihak pengelola kawasan IMIP, longsor tersebut diduga akibat curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Morowali selama beberapa hari berturut-turut. Material longsor dari area tailing menimpa sebagian kawasan operasional dan menelan korban jiwa.“Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi serta investigasi menyeluruh,” kata perwakilan PT QMB dalam pernyataan resminya. “Fokus utama kami saat ini adalah menemukan korban yang hilang dan memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta santunan yang layak.”
Namun, insiden ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan dan sistem mitigasi risiko bencana di kawasan industri yang dikenal sebagai episentrum pengolahan dan produksi nikel di Indonesia.
Kekhawatiran Trader dan Dampak Pasar Global
Pasca kejadian tersebut, kekhawatiran muncul di kalangan pelaku pasar dan trader internasional. IMIP merupakan salah satu hub industri logam penting di Indonesia yang menampung berbagai perusahaan tambang dan smelter nikel. Gangguan operasional di kawasan ini berpotensi mengganggu rantai pasok global, terutama dalam industri baterai dan kendaraan listrik (EV) yang sangat bergantung pada nikel sebagai bahan baku utama.
“Insiden ini memberikan sentimen negatif terhadap pasokan nikel dari Indonesia,” ujar seorang analis pasar logam di Singapura yang enggan disebutkan namanya. “Jika IMIP mengalami hambatan operasional berkepanjangan, pasar global bisa terguncang, terutama karena permintaan nikel dari sektor EV tengah melonjak tajam.”
Indonesia, sebagai eksportir nikel terbesar di dunia, memegang posisi strategis dalam rantai pasok global. Kestabilan operasional di sentra-sentra industri seperti IMIP sangat penting untuk menjaga harga dan ketersediaan nikel di pasar dunia.
Polemik Penggunaan Metode HPAL
Selain kekhawatiran terkait keselamatan dan pasokan, sebagian pelaku industri juga mulai menyoroti dampak penggunaan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL) dalam proses ekstraksi nikel. Metode ini digunakan untuk mengambil nikel dari bijih laterit kadar rendah, khususnya limonit, namun kerap dikritik karena menghasilkan limbah dalam jumlah besar serta berpotensi mencemari lingkungan.
HPAL menjadi populer di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan global akan nikel kelas baterai, terutama dari negara-negara seperti China dan Korea Selatan yang gencar mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Namun, pengelolaan limbah dari proses ini belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan yang memadai, terutama di lokasi-lokasi terpencil seperti Morowali dan Halmahera.
“HPAL memang efisien untuk menghasilkan nikel kadar tinggi, tapi sangat boros air, menghasilkan limbah asam dalam jumlah besar, dan punya risiko pencemaran tanah serta perairan,” ujar Ahmad Mustofa, peneliti energi terbarukan dan lingkungan dari Universitas Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa tanpa pengawasan ketat dari pemerintah dan penerapan teknologi pengelolaan limbah yang canggih, HPAL bisa menjadi bumerang dalam kampanye Indonesia menuju energi bersih.
Sorotan Lembaga Internasional dan Aktivis Lingkungan
Insiden longsor di IMIP dan kekhawatiran atas metode HPAL juga menjadi perhatian sejumlah organisasi lingkungan dan lembaga internasional. Mereka mendesak Indonesia untuk tidak mengorbankan aspek keselamatan dan keberlanjutan demi mengejar target ekspor nikel.
Menurut laporan terbaru dari lembaga internasional Global Energy Monitor, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan industri yang lebih berkelanjutan dan inklusif, termasuk peningkatan sistem audit keselamatan industri dan pengelolaan limbah di kawasan-kawasan seperti IMIP.“Mengejar posisi sebagai pemimpin rantai pasok baterai global harus dibarengi dengan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan,” ujar Lisa Tan, peneliti dari lembaga tersebut. “Jangan sampai ambisi energi hijau justru menimbulkan tragedi sosial dan ekologi.”
Pemerintah Diminta Perketat Regulasi
Sejumlah kalangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperketat pengawasan dan pemberian izin terhadap proyek-proyek HPAL, terutama yang berlokasi di kawasan rawan bencana atau dekat permukiman penduduk.
“Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem keselamatan di seluruh fasilitas pengolahan nikel, termasuk IMIP,” kata Marwan Lutfi, juru bicara Koalisi Masyarakat Peduli Tambang (KOMPAK). “Transparansi, audit independen, dan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi syarat utama sebelum proyek berjalan.”
Selain itu, berbagai LSM juga menyerukan agar korban dan keluarga korban dalam insiden longsor di IMIP diberikan perlindungan hukum dan hak kompensasi yang adil.
Tragedi longsor di IMIP tidak hanya membawa duka bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap persepsi global atas industri nikel Indonesia. Dalam situasi di mana dunia sedang bergantung pada nikel untuk masa depan energi hijau, insiden ini menjadi pengingat keras bahwa keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh dinegosiasikan.