WARTAKATA.COM — Misi Pencari Fakta Independen PBB menyimpulkan ada alasan kuat untuk meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang lewat dua serangan rudal ke Iran yang menewaskan sedikitnya 177 warga sipil. Serangan pada Februari itu menghantam sebuah sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd. Washington membantah sebagian temuan tersebut dan menyatakan tidak memberikan kredibilitas pada laporan itu.
Laporan yang diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebut dua serangan rudal pada 28 Februari sebagai serangan tanpa pandang bulu yang menimbulkan korban sipil dan merusak infrastruktur sipil. Tiga pakar independen dalam misi itu menyelidiki dua serangan paling mematikan terhadap warga sipil selama konflik AS-Israel dengan Iran.
Misi Pencari Fakta Independen Internasional untuk Iran meneliti lokasi kejadian, keterangan penyintas, hingga jenis senjata yang digunakan. Kesimpulan mereka: ada alasan kuat untuk meyakini AS melakukan kejahatan perang berupa peluncuran serangan tanpa pandang bulu.
Serangan Tomahawk ke Sekolah Dasar Minab
Pada 28 Februari, rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, Iran selatan. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 156 orang tewas, termasuk 120 anak-anak.
Penyelidik PBB mencatat sekolah itu memang berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang juga diserang hari itu. Namun lokasi sekolah dinilai teridentifikasi jelas dan tidak ada informasi yang menunjukkan bangunan itu dipakai untuk keperluan militer.
Misi menemukan sekolah menjadi "titik dampak yang dituju dan kerusakan tidak berasal dari serangan yang menyimpang atau kerusakan ikutan" dari serangan ke kompleks IRGC. Dasar penilaian mereka termasuk laporan media soal penyelidikan pendahuluan militer AS yang menyimpulkan pasukan AS bertanggung jawab, serta fakta bahwa AS satu-satunya pihak dalam konflik yang memiliki rudal Tomahawk.
Militer AS belum merilis hasil penyelidikan atas serangan Minab. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan pihaknya "tidak akan pernah menargetkan sasaran sipil".
Rudal PrSM di Kompleks Olahraga Lamerd
Di hari yang sama, Precision Strike Missiles (PrSM) menghamburkan serpihan tungsten di atas kompleks olahraga dan kawasan permukiman di Kota Lamerd. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 21 warga sipil tewas, tujuh di antaranya anak-anak.
Penyelidik menilai kompleks olahraga itu teridentifikasi jelas dan tidak ada indikasi digunakan untuk tujuan militer. Mereka menyimpulkan ada alasan kuat untuk meyakini serangan dilakukan AS, dengan bukti bahwa AS satu-satunya pihak dalam konflik yang memiliki rudal PrSM.
Militer AS menyatakan tidak melancarkan serangan ke Lamerd hari itu dan membantah laporan yang mengidentifikasi senjata tersebut sebagai PrSM. Sebelumnya Washington juga membantah menyerang Lamerd dan mengaku tengah menyelidiki peristiwa Minab.
Pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tidak memberikan kredibilitas pada temuan laporan tersebut.
Represi Demonstran Dinilai Capai Skala Tak Terjangkau
Laporan yang sama juga menyoroti tindakan otoritas Iran dalam menumpas demonstrasi besar antapemerintah pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Para pakar menilai represi itu merupakan eskalasi tak terjangkau dibanding penindakan sebelumnya.
Misi menemukan pembunuhan oleh aparat keamanan terjadi pada "skala yang mengejutkan dan tak terjangkau" di seluruh 31 provinsi. Saksi, tenaga kesehatan, dan keluarga korban menyebut aparat menempatkan diri di atap dan posisi tinggi lalu menembakkan senapan serbu ke arah kerumunan.
Pengunjuk rasa juga mengalami luka berat di kepala, dada, dan mata akibat butiran senapan logam yang menyebabkan kebutaan permanen. Ketika represi meningkat, aparat menyerang fasilitas kesehatan, memukuli dan menangkap demonstran yang terluka, serta menahan sejumlah tenaga kesehatan.
Misi mencatat puluhan ribu orang yang ditahan selama protes menghadapi penyiksaan, kurungan isolasi, dan penolakan akses pendamping hukum. Pemerintah Iran disebut semakin intensif menerapkan hukuman mati terhadap pengunjuk rasa, dengan sedikitnya 29 pria dieksekusi setelah persidangan dipercepat.
Iran belum berkomentar atas temuan tersebut. Pemerintah Iran sebelumnya berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
"Warga sipil di Iran terjepit di antara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah mereka sendiri serta konflik mematikan bangsa itu dengan Amerika Serikat dan Israel," demikian peringatan misi pencari fakta dalam pernyataannya.
Laporan ini menjadi salah satu penilaian independen paling tajam atas dampak konflik AS-Israel dengan Iran terhadap warga sipil. Perhatian kini tertuju pada apakah Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan menindaklanjuti temuan itu dengan mekanisme penyelidikan lanjutan.