WARTAKATA.COM — Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan tidak memperpanjang sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Eritrea sejak November 2021. Keputusan ini diambil dengan alasan memperjuangkan kepentingan regional AS di kawasan Laut Merah, jalur pelayaran minyak yang kian krusial. Departemen Keuangan AS menyatakan status darurat nasional yang menjadi dasar sanksi telah kedaluwarsa.
Departemen Luar Negeri AS menyebut keputusan pencabutan sanksi sebagai langkah menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan realitas terkini. Juru bicara departemen itu kepada kantor berita AFP mengatakan implementasi kesepakatan damai antara Ethiopia dan Tigray berjalan tidak merata, namun AS menilai sudah waktunya melibatkan kedua negara secara kolaboratif.
Sanksi yang dijatuhkan pada November 2021 menyasar pasukan Eritrea, partai berkuasa Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan, serta sejumlah aktor negara lainnya. Eritrea dituduh melakukan kekejaman selama konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, ketika pasukannya mendukung tentara federal Ethiopia. Perang tersebut berakhir pada akhir 2022 melalui kesepakatan damai antara Addis Ababa dan pemberontak Tigray.
Mengapa Laut Merah Menjadi Pertimbangan Utama
Posisi Eritrea di Tanduk Afrika dinilai strategis di tengah perang AS-Israel melawan Iran. Laut Merah berubah menjadi jalur pelayaran minyak utama setelah Selat Hormuz diblokir. Namun pelayaran melalui Selat Bab al-Mandeb menghadapi tekanan meningkat akibat kemajuan militer Houthi di Yaman terhadap pasukan pemerintah yang diakui internasional.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pencabutan sanksi bertujuan memperjuangkan kepentingan regional Amerika di kawasan tersebut. Washington ingin terlibat secara kolaboratif dengan Eritrea dan Ethiopia untuk mencapai tujuan itu.
Penerimaan Pemerintah Eritrea
Eritrea menyambut baik pencabutan sanksi tersebut. Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel kepada Reuters mengatakan sanksi sepihak yang dijatuhkan pemerintahan Biden lima tahun lalu tidak dibenarkan oleh metrik apa pun.
"Kami menyambut sikap dan langkah perbaikan pemerintahan Trump ini," ujar Yemane Gebremeskel.
Pemerintahan Biden menjatuhkan sanksi pada November 2021 dengan target pasukan Eritrea dan partai Presiden Isaias Afwerki. Sanksi itu diperpanjang setiap tahun melalui deklarasi darurat nasional, termasuk oleh pemerintahan Trump pada tahun lalu.
Dampak Konflik Tigray yang Masih Terasa
Konflik Tigray menewaskan sedikitnya 600.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar. Ratusan ribu orang masih mengungsi hingga kini. Pasukan Eritrea disebut terlibat dalam berbagai kekejaman selama perang berlangsung.
Pada Jumat, Departemen Keuangan AS menerbitkan pemberitahuan bahwa status darurat nasional telah kedaluwarsa. Keputusan itu secara efektif mengakhiri dasar hukum sanksi terhadap Eritrea.
Langkah Washington ini menandai pergeseran pendekatan terhadap Tanduk Afrika. AS tampaknya lebih mengutamakan akses strategis ke Laut Merah dibanding mempertahankan tekanan sanksi atas catatan hak asasi manusia Eritrea. Perkembangan situasi keamanan di Bab al-Mandeb dan respons Houthi akan menentukan apakah pendekatan baru ini berhasil menjaga stabilitas jalur pelayaran.