WARTAKATA.COM — Dua anggota Kongres Amerika Serikat dari partai berbeda mengajukan rancangan undang-undang yang mengancam pemotongan 10 persen dana federal untuk jalan dan jembatan bagi negara bagian yang menolak membatasi penggunaan kamera Flock. Langkah ini menandai tekanan legislatif pertama terhadap teknologi pengawasan kendaraan yang belakangan menuai kontroversi di berbagai kota AS.
Anggota Kongres Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat dan Michael Cloud dari Partai Republik menyatakan kepada WIRED bahwa mereka berencana memperkenalkan undang-undang tersebut pada hari yang sama. Keduanya berasal dari daerah pemilihan yang berbeda jauh — Krishnamoorthi mewakili kawasan pinggiran Chicago, sementara Cloud mewakili distrik Texas yang mencakup Corpus Christi.
Rancangan bernama No FLOCK Act itu merupakan singkatan dari Federal License-Plate Observation and Camera Keeping. Isinya mengarahkan Menteri Transportasi AS untuk menahan 10 persen dukungan keuangan tahunan yang seharusnya diterima negara bagian untuk pembangunan jalan raya, jalan biasa, dan jembatan.
Apa Saja yang Boleh Dilakukan Kamera Flock
Undang-undang itu menetapkan hanya lima penggunaan yang diizinkan bagi kamera Flock dan perangkat pembaca pelat nomor otomatis sejenis. Di luar lima kategori itu, negara bagian yang tetap mengizinkan penggunaannya berisiko kehilangan dana federal.
- Menegakkan sistem tol
- Mengidentifikasi kendaraan yang dicuri
- Mencari orang hilang atau dalam bahaya
- Melacak kendaraan yang terdaftar atas nama pemilik dengan surat perintah penangkapan untuk kejahatan berat
- Menyelidiki kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana berat
Yang tidak masuk dalam daftar sama pentingnya. Penggunaan seperti melakukan studi lalu lintas, menyelidiki kasus narkoba ringan, serta menegakkan aturan parkir dan batas kecepatan tidak diizinkan.
Mengapa Kamera Ini Jadi Sasaran
Perangkat Flock membantu polisi melacak lokasi kendaraan yang terkait dengan tindak kejahatan. Namun dalam beberapa bulan terakhir, teknologi ini menjadi sasaran kemarahan publik di berbagai penjuru Amerika Serikat.
Pemicunya adalah penggunaan oleh sejumlah petugas untuk keperluan yang dinilai menyimpang dari tujuan awal. Kamera-kamera itu dipasang di tiang-tiang jalan dan merekam pelat nomor setiap kendaraan yang melintas, membangun basis data lokasi yang bisa ditelusuri kembali.
Kekhawatiran utama bukan hanya soal privasi individu, tetapi juga potensi penyalahgunaan oleh aparat. Sejumlah laporan lokal mengungkap bagaimana data pelat nomor dipakai untuk melacak orang tanpa kaitan dengan penyelidikan kriminal.
Dampak ke Negara Bagian dan Kota
Jika disahkan, undang-undang ini akan memaksa negara bagian memilih antara mempertahankan kamera Flock atau kehilangan sebagian pendanaan infrastruktur. Bagi banyak negara bagian, dana federal untuk jalan dan jembatan merupakan pos anggaran yang sulit digantikan.
Pendekatan lewat anggaran transportasi tergolong tidak biasa untuk mengatur teknologi pengawasan. Biasanya regulasi semacam ini dibahas melalui komite yudisial atau perdagangan, bukan lewat jalur infrastruktur.
Namun para pendukung berpendapat jalur ini lebih efektif karena langsung menyentuh kepentingan fiskal negara bagian. Mereka menilai pembatasan sukarela tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan.
Langkah Selanjutnya
Rancangan ini masih harus melalui proses panjang di Kongres sebelum bisa berlaku. Dukungan bipartisan menjadi modal awal, tetapi belum ada jadwal pasti kapan akan dibahas di komite.
Yang jelas, tekanan terhadap kamera Flock kini tidak lagi hanya datang dari kelompok advokasi privasi atau pemerintah kota. Kongres mulai masuk ke perdebatan ini dengan instrumen yang lebih tajam: anggaran federal.
Bagi industri teknologi pengawasan, sinyalnya cukup jelas. Teknologi yang menyentuh ruang publik dan data warga akan semakin sering berhadapan dengan pertanyaan soal batas penggunaan — bukan hanya soal kemampuan teknisnya.