JAKARTA - DPR RI mendorong penguatan fasilitas pengujian serta standardisasi agar sektor industri kecil dan menengah (IKM) semakin gampang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mampu mendongkrak daya saing produk.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap laboratorium pengujian merupakan salah satu aspek yang perlu memperoleh atensi mendalam usai pihaknya menjumpai pelaku industri menengah masih menemui rintangan pada proses sertifikasi SNI.
"Ini salah satu temuan lapangan bahwa industri menengah mengalami kesulitan untuk sertifikasi SNI. Laboratorium uji belum tersedia di dekat mereka, sehingga membutuhkan waktu dan biaya lebih," katanya saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Ia mencontohkan, pelaku industri di wilayah Jawa Timur mesti melakukan pengujian hingga ke Yogyakarta guna memenuhi syarat-syarat SNI.
Situasi tersebut dinilai dapat memicu proses sertifikasi menjadi mandek akibat pelaku usaha terpaksa menanggung beban ongkos serta durasi waktu ekstra.
Menurut pandangannya, Jawa Timur selaku salah satu kawasan dengan basis industri raksasa semestinya dibekali sarana laboratorium pengujian yang kian komplit supaya kebutuhan standardisasi produk dapat diakomodasi di daerah setempat.
"Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Badan Standardisasi Naional (BSN), bagaimana mendorong agar laboratorium di Jawa Timur ini lengkap. Jangan sampai produksi di satu provinsi terkendala SNI karena laboratoriumnya harus di provinsi yang jauh," katanya.
Dia menegaskan bahwa pemenuhan standar SNI sangat krusial demi memperkokoh daya saing barang industri, terlebih saat pelaku usaha berhasrat mengekspansi jangkauan pasar hingga ke ranah mancanegara.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono membeberkan bahwa ada sejumlah IKM sektor pangan yang saat ini tersendat sertifikasi SNI lantaran posisi laboratorium uji yang terlampau jauh.
Atas dasar itu, Bambang mendesak pemerintah bersama BSN untuk menyokong kemudahan sertifikasi SNI mengingat sektor IKM ini sanggup menyumbangkan kontribusi guna merealisasikan target Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan.
"Ini memang dibutuhkan saat ini karena Presiden mengarah kepada swasembada pangan," ujarnya.
Selain isu tersebut, Komisi VI DPR turut mencermati kondisi industri menengah yang tengah dibayangi himpitan lonjakan harga bahan baku dan merosotnya penyerapan pasar.
Merujuk pada fakta di lapangan, pasokan bahan baku sejatinya masih tersedia, akan tetapi harganya melambung sekitar 12 persen.
Bambang pun mengimbau para pelaku IKM untuk mendayagunakan bermacam program besutan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema lainnya, untuk mendongkrak kapasitas produksi, mutu, hingga daya saing bisnis.
"Produksi masih berjalan, tetapi serapan di masyarakat di beberapa tempat memang mengalami penurunan," kata Bambang.
Pemilik PT Cahaya Agro Teknik Randa Rakawuri mengaku pihaknya menjumpai kesulitan saat mengurus sertifikasi SNI lantaran mesti bertandang ke Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta untuk mengeksekusi uji laboratorium terhadap deretan mesin yang mereka hasilkan.
PT Cahaya Agro Teknik sendiri memproduksi aneka mesin pertanian, mesin peternakan, mesin makanan dan minuman, sampai mesin pemroses limbah.
"Kami harus membawa mesin-mesin ke Yogyakarta sedangkan itu membutuhkan biaya besar. Apalagi kami tidak memiliki mesin ready stock, karena kami buat mesin kalau ada yang pesan karena keterbatasan modal," kata Randa lagi.
