WARTAKATA.COM — Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) di perguruan tinggi didorong mengembangkan klinik HAM dan unit bantuan pendampingan sebagai pintu awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pelayanan publik. Gagasan ini menempatkan kampus bukan hanya sebagai ruang penelitian, tetapi juga tempat warga berkonsultasi sebelum persoalan mereka berlanjut ke jalur hukum.
Pengetahuan soal hak asasi manusia yang tumbuh di kampus dinilai perlu lebih dekat dengan warga yang sedang menghadapi persoalan konkret. Selama ini penelitian, jurnal, diskusi, hingga kritik kebijakan berkembang di ruang akademik, tetapi tidak selalu menyentuh mereka yang membutuhkan pemahaman atas haknya.
PUSHAM diharapkan tetap independen dalam meneliti dan menguji kebijakan pemerintah. Namun independensi itu tidak berarti kampus harus berjarak dari persoalan sehari-hari masyarakat.
Klinik HAM sebagai Pintu Awal Konsultasi
Bayangkan seorang warga datang ke kampus karena merasa diperlakukan tidak adil dalam pelayanan publik. Ia belum tentu tahu apakah persoalannya masuk ranah hukum, administrasi, diskriminasi, atau hak asasi manusia.
Dalam banyak keadaan, warga tidak langsung membutuhkan pengacara. Mereka lebih dulu butuh seseorang yang mau mendengar, membantu memahami persoalan, menjelaskan haknya, dan menunjukkan institusi mana yang semestinya dituju.
Di titik inilah klinik HAM berperan sebagai ruang konsultasi awal, pendidikan, identifikasi persoalan, dokumentasi, dan rujukan. Klinik tidak menjanjikan semua persoalan selesai di perguruan tinggi, melainkan membantu warga memahami duduk perkara dan mekanisme yang tersedia.
Fungsi ini penting karena persoalan perlindungan HAM tidak hanya soal ada atau tidaknya mekanisme negara. Yang juga krusial adalah apakah masyarakat mengetahui dan mampu mengakses mekanisme tersebut.
Batas Jelas dengan Lembaga Bantuan Hukum
Batas antara klinik HAM dan lembaga bantuan hukum (LBH) harus tegas sejak awal. Klinik HAM dan unit bantuan pendampingan dibentuk bukan untuk menggantikan LBH yang punya tradisi, kompetensi, dan fungsi penting dalam bantuan hukum, termasuk saat persoalan masuk proses litigasi.
Klinik HAM punya pintu masuk berbeda karena bisa bekerja lebih awal. Ketika konsultasi menunjukkan seseorang butuh pendampingan, unit bantuan HAM dapat membantu komunikasi dengan instansi, mendampingi akses pelayanan, memfasilitasi pengaduan, membantu proses administratif, hingga melakukan mediasi sesuai kapasitasnya.
Jika persoalan menuntut bantuan hukum atau litigasi, jejaring dengan LBH, organisasi advokat, atau institusi bantuan hukum lain yang mengambil alih. Dengan begitu tidak terjadi kompetisi kelembagaan.
Klinik HAM membantu membaca persoalan, unit bantuan pendampingan membantu warga menavigasi penyelesaiannya, dan LBH bekerja ketika perkara membutuhkan kompetensi hukum penuh.
Dari Pengaduan Individual ke Pola Struktural
Pola kerja semacam ini sudah lama dikenal dalam praktik bantuan hukum dan advokasi kebijakan di berbagai negara. Keluhan yang datang satu per satu, ketika dikumpulkan dan dibaca bersama, sering membuka pola struktural yang tidak terlihat dari satu kasus saja.
Contohnya, dalam kurun waktu tertentu sebuah klinik HAM menerima banyak konsultasi bertema serupa, misalnya kesulitan warga di suatu wilayah mengakses dokumen kependudukan tertentu. Awalnya setiap pengaduan tampak sebagai persoalan individual yang berdiri sendiri.
Begitu kasus-kasus itu didokumentasikan dan dibaca secara agregat, persoalannya bukan lagi pada satu orang. Ada prosedur yang terlalu rumit, regulasi yang belum sinkron antarinstansi, atau kelompok masyarakat tertentu yang secara konsisten menghadapi hambatan sama.
Pada titik itu sebuah pengaduan berubah menjadi pengetahuan. Di sinilah kekuatan PUSHAM sebagai institusi akademik diuji: mampu membaca pola, bukan sekadar mencatat keluhan.
