WARTAKATA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendesak PT Pupuk Indonesia memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar hanya diterima petani yang berhak. Penetapan kuota juga diminta mengacu pada kondisi riil di lapangan, mulai dari luas lahan hingga pola tanam. Desakan ini muncul karena ketepatan sasaran dinilai menentukan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Politikus PKB itu menyampaikan permintaan tersebut melalui keterangan tertulis pada Kamis, 17 September 2026. Menurutnya, pengawasan yang lemah membuka celah pupuk bersubsidi jatuh ke pihak yang tidak berhak.
Usman menilai ketepatan sasaran penyaluran menjadi salah satu faktor penentu produktivitas pertanian. Dampaknya berantai: jika pupuk tidak sampai ke petani kecil, hasil panen turun dan pendapatan mereka ikut tertekan.
Pengawasan PT Pupuk Indonesia Jadi Kunci
Dalam keterangan tertulisnya, Usman meminta PT Pupuk Indonesia memperkuat pengawasan di seluruh rantai distribusi. "PT Pupuk Indonesia agar memperkuat pengawasan dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak," kata Usman.
Ia menekankan pengawasan tidak cukup dilakukan di tingkat pusat. Verifikasi di tingkat kios dan distributor dinilai sama pentingnya agar tidak ada penyelewengan.
Kuota Diminta Dihitung dari Data Lapangan
Usman juga meminta penetapan kuota pupuk bersubsidi tidak lagi memakai asumsi umum. Perhitungannya harus mempertimbangkan luas lahan, jumlah petani, pola tanam, serta kebutuhan masing-masing komoditas di setiap wilayah.
Menurutnya, penyesuaian kuota berdasarkan luas lahan dan kebutuhan riil petani penting untuk menjamin keadilan distribusi. Selain itu, langkah ini disebutnya membuat penggunaan pupuk lebih efektif.
Data yang tidak akurat, kata Usman, sering membuat sejumlah daerah kelebihan pasokan sementara daerah lain kekurangan. Akibatnya petani di wilayah defisit terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
Kepastian Akses dan Ketahanan Pangan Nasional
Usman menekankan kepastian akses terhadap pupuk turut menentukan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Hal ini berkaitan langsung dengan upaya menjaga ketersediaan pangan nasional.
Ia menyoroti tantangan global yang membuat sektor pertanian semakin rentan. Ketergantungan pada impor bahan baku pupuk dan fluktuasi harga energi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Dengan tata kelola distribusi yang transparan, tepat volume, dan tepat sasaran, Usman berharap kebijakan subsidi pupuk mampu memperkuat posisi petani. Ia juga menilai kebijakan itu bisa mendukung kemandirian pangan Indonesia.
Dorongan Perbaikan Tata Kelola Subsidi
Permintaan Komisi IV ini menambah tekanan bagi pemerintah dan PT Pupuk Indonesia untuk membenahi data penerima subsidi. Selama ini keluhan soal pupuk tidak sampai ke petani kerap muncul dari berbagai daerah sentra produksi.
Usman tidak menyebut tenggat khusus bagi PT Pupuk Indonesia. Namun ia menegaskan pengawasan dan perhitungan kuota yang akurat harus segera dijalankan sebelum musim tanam berikutnya.
