WARTAKATA.COM — BPBD Nusa Tenggara Barat menyalurkan lebih dari 3,4 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota. Sebanyak 263.310 jiwa dari 84.837 kepala keluarga di 66 kecamatan dan 227 desa/kelurahan tercatat terdampak, dengan Lombok Timur sebagai wilayah terluas.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengungkapkan total suplai air bersih yang sudah didistribusikan mencapai 3,4 juta liter lebih. Penyaluran dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota dan akan berlanjut setiap minggu selama masa kekeringan.
Dari sembilan kabupaten/kota yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan, tiga di antaranya telah naik menjadi Tanggap Darurat. Dua wilayah yang masih berstatus darurat adalah Bima dan Sumbawa.
Lombok Timur Catat Dampak Terluas, Sumbawa Barat Distribusi Terbanyak
Wilayah dengan jumlah kepala keluarga terdampak terbesar berada di Lombok Timur dengan 33.910 KK. Bima menyusul dengan 14.222 KK dan Lombok Tengah 11.232 KK.
Untuk volume distribusi, Sumbawa Barat mencatat angka tertinggi dengan 1,35 juta liter. Sumbawa menyalurkan 640 ribu liter dan Lombok Tengah 460 ribu liter.
Sadimin menyatakan ada penambahan alokasi distribusi sebanyak 100 tangki untuk Pulau Sumbawa dan 100 tangki untuk Pulau Lombok. Penyaluran tambahan itu akan disesuaikan dengan permintaan di lapangan.
Pasokan Masih Cukup, Kasus Emergensi Lewat Belanja Tidak Terduga
"Pasokan saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan yang belum tercover. Untuk kasus emergensi, kita akan usulkan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT)," ujar Sadimin.
Pemerintah provinsi belum menaikkan status darurat secara lebih luas. Bantuan dari kalangan pengusaha melalui CSR masih menjadi penopang sementara bantuan formal dari kementerian terkait masih dalam proses.
BMKG Berstatus Awas, Puncak Kekeringan Agustus-September
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menetapkan status awas untuk wilayah NTB. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus-September dengan curah hujan diprediksi di bawah normal hingga Desember 2026.
"Meski mulai ada hujan di beberapa titik, kita minta BPBD provinsi dan kabupaten tetap siap siaga. Jika kondisi memburuk signifikan, akan kita lakukan rapat formal untuk penetapan status," tegas Sadimin.
Embung dan Dam Alami Penurunan Muka Air
Infrastruktur penampung air seperti embung dan dam mengalami penurunan muka air. BPBD NTB masih berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memantau kondisi tersebut, terutama karena berdampak pada kebutuhan petani.
Untuk pulau-pulau kecil, dampak kekeringan disebut relatif terkendali. Masyarakat di wilayah tersebut mayoritas terbiasa membeli air sehingga lebih siap menghadapi kondisi kekeringan.
"Mayoritas kalau pulau-pulau kecil membeli air dan cenderung lebih siap karena kebiasaan dan dampaknya relatif lebih terkendali," kata Sadimin.
