WARTAKATA.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara membuka peluang pembatalan mutasi massal ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan pada era Purbaya Yudhi Sadewa. Opsi itu masih dibahas internal setelah muncul sejumlah "nama ajaib" dalam daftar rotasi yang menuai polemik. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menolak membeberkan identitas pihak yang dimaksud.
"Nanti aja. Kalau sudah jadi," kata Suahasil seusai konferensi pers APBN KiTa, dikutip pada Sabtu (19/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi polemik yang mencuat setelah muncul sejumlah "nama ajaib" dalam daftar rotasi. Mutasi massal tersebut dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan.
Ratusan Pejabat Eselon II hingga IV Terdampak
Perombakan posisi besar-besaran itu melibatkan ratusan pegawai dari jenjang Eselon II hingga Eselon IV. Mutasi dilakukan pada Kamis (10/9/2026).
Skala rotasi yang luas membuat sejumlah pihak mempertanyakan dasar penunjukan sejumlah nama. Istilah "nama ajaib" kemudian muncul di kalangan internal untuk menyoroti nama-nama yang dianggap tidak lazim dalam daftar tersebut.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Enggan Bicara Detail
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga enggan membeberkan detail identitas pihak-pihak yang dimaksud. Ia menanggapi singkat saat ditanya soal "nama ajaib" tersebut.
"Nama ajaib? Ajaib ajaib ajaib," kata Bimo saat dikonfirmasi.
Jawaban itu tidak menjelaskan apakah ada nama tertentu yang menjadi sorotan dalam proses rotasi. Bimo tidak merinci lebih lanjut apakah institusinya terlibat dalam penyusunan daftar mutasi.
Polemik Internal dan Kelanjutan Status Rotasi
Hingga kini, Kementerian Keuangan belum merilis penjelasan resmi soal kriteria penunjukan dalam mutasi tersebut. Suahasil juga tidak menyebut tenggat kapan keputusan soal pembatalan akan diambil.
Status ratusan pejabat yang sudah dimutasi pun masih menggantung. Jika opsi pembatalan diambil, diperlukan mekanisme tersendiri untuk mengembalikan posisi mereka.
Polemik ini menambah daftar pertanyaan publik soal tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Suahasil dan Bimo sejauh ini memilih menahan diri untuk tidak mengungkap detail di balik daftar rotasi tersebut.
